Opini Memoratorium Ujian Nasional

 

Dalam perkembangannya, ketentuan itupun dicabut 

dengan SK No. 037/U/2004 yang dikeluarkan Mendiknas setelah ada respons (baca: ancaman) dari DPR. Sejak saat itu, pelaksanaan UN kemudian seperti permainan roller coaster yang menguntungkan pengelolanya, tapi membuat tegang dan stres penumpangnya. 

Atas nama standarisasi mutu, ratusan ribu peserta didik, termasuk yang tinggal di berbagai pelosok terpencil Nusantara, dipaksa melompat dengan standar yang sama dengan anak-anak Jakarta dan kota-kota besar lain. Jeritan dan teriakan mereka tidak pernah didengar oleh para pemegang kuasa. Para elite politik itu juga seakan menutup mata terhadap praktek "doping" dan kecurangan yang terjadi secara massal, demi klaim capaian lompatan sesuai standar 

Adanya dukungan dari akademisi seperti Prof. Anita Lie menjadi suplemen energi yang membuat "anak-anak kecil" itu tetap berani 

Dalam konteks itu, penulis teringat pendapat guru agama di sebuah sekolah swasta ketika ditanya tentang UN. "UN itu bukan tidak ada manfaatnya. Tetapi, ia mirip khamar (minuman keras). Selain memabukkan, dosa penghamburan uang rakyat yang diakibatkannya pun jauh lebih besar dibandingkan kenikmatan yang dirasakan oleh para pengambil kebijakan," tuturnya.

Semoga, rencana moratorium dan desentralisasi UN kali ini benar-benar menjadi indikasi kesadaran pemerintah atas salah kaprah kebijakan selama ini. Bukan sekadar untuk pencitraan para pejabat dan politisi. Sebab, meminjam istilah Simon Sinek, sebuah kepemimpinan sejatinya adalah untuk menyiapkan generasi berikutnya. Bukan menyiapkan pemilu berikutnya. 

Read More

KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Sebagai Model Untuk Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat

Dr. Oetami Dewi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia RI

Masalah sosial yang selalu dihadapi bangsa dan negara ini sejak dulu adalah   kemiskinan dan  kebijakan yang diambil untuk mengatasinya melalui program penanggulangan kemiskinan. Apapun nama programnya yang terpenting adalah mampu memenuhi kebutuhan sosial dasar masyarakat miskin.  Sejak tahun 1970-an pemerintah menggulirkan program penanggulangan kemiskinan melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), khususnya Repelita I-IV dilalui melalui  program sektoral dan regional. 

Keberadaan lembaga koordinasi penanggulangan kemiskinan diawali dari program-program penanggulangan kemiskinan yang bersifat sektoral, seperti Kelompok Usaha Bersama atau KUBE dari Kementerian Sosial yang dulu bernama Departemen Sosial. 

Kube dimulai sejak tahun 1982, kemudian Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera dari BKKBN, dan Program Peningkatan Pendapatan Petani Nelayan Kecil atau P4K dari Departemen Pertanian. Pada tahun 1990 dimunculkan Program Pengembangan Wilayah (PPW). 

Menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1990, PPW adalah program pengembangan wilayah yang dilaksanakan secara terpadu dengan pendekatan perwilayahan dan ditujukan untuk mengembangkan wilayah yang bersifat khusus secara lintas sektoral dan dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang bersangkutan. 

Pendekatan PPWT ini pada hakekatnya merupakan upaya penanggulangan di wilayah-wilayah khusus di perdesaan dan permukiman kumuh perkotaan yang bersifat lintas sektoral dan sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di daerah-daerah yang relatif tertinggal. 

Kebijakan khusus melalui Program Pengembangan Wilayah (PPW), dikembangkan lagi menjadi Pembangunan Kawasan Terpadu (PKT), Program Pengembangan Kawasan Khusus (PPKK), dan program-program penanggulangan kemiskinan seperti Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) di desa-desa tertinggal. Saat ini ada keberpihakkan khususnya untuk didaerah perbatasan.

 Program Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial

Sejak tahun 2006, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial mencoba menyempurnakan pendekatan dan penyelenggaraan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Jika pada tahun 2005, penyaluran bantuan kepada KUBE bersifat natura, melalui perantara, top down, terpusat, tanpa pendampingan, maka mulai tahun 2006 sudah dilakukan perubahan dan penyempurnaan. 

Pada tahun 2007, penyempurnaan program terus dilakukan melalui kerjasama dengan pihak PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Mulai tahun 2007, program Pemberdayaan Fakir Miskin yang telah disempurnakan akan mulai dilakukan. Salah satu perubahan nyata yang telah dilakukan adalah penyaluran bantuannya dilakukan langsung kepada KUBE dan melalui mekanisme perbankan (bekerjasama dengan PT BRI Tbk). Bantuan tidak lagi bersifat natura (barang) yang harus disediakan oleh Pemerintah Pusat melalui pihak ketiga, namun disediakan sendiri oleh anggota KUBE.

Mekanisme Penyaluran Bantuan

Pengadaan barang dan jasa secara partisipatif akan dilakukan oleh anggota KUBE sendiri Kementerian Sosial memandang perlunya merumuskan langkah-langkah yang tepat agar tujuan penyaluran Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) dapat dilakukan secara tepat dan dimanfaatkan secara efektif oleh KUBE. 

Pada tahun 2007, Kementerian Sosial melakukan pembaharuan internal kementerian atau yang dikenal denganreinventing Kemensos. Adapung reinventing itu sendiri bahwa Kemensos akan melakukan perubahan dalam bentuk: (1) reorientasi kebijakan pada pembangunan manusia, (2) restrukturisasi organisasi untuk menjalankan dan mencapai tujuan kebijakan secara efektif, (3) pengembangan aliansi strategis dengan mitra kerja yang mempunyai kapasitas sesuai bidangnya, (4) perbaikan tata kelola pelaksanaan kebijakan, (5) penilaian kinerja program, setiap rupiah yang dibelanjakan harus menghasilkan kesempatan kerja, keuntung bagi yang bekerja, dan akumulasi tabungan bagi yang bekerja dan menabung.

 Pembaharuan program tersebut merupakan upaya Kementerian Sosial untuk menjadikan institusinya sebagai excellent ministry atau Kementerian unggulan (Pedum Tim Koordinasi BLPS, 2007:3). Dan untuk menjadi Kementerian unggulan tersebut, maka Kemensos perlu semakin terbuka untuk bekerjasama dengan semua mitra pembangunan, baik dari kalangan dunia usaha/swasta, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, para cendekiawan dan praktisi untuk bersama-sama mengembangkan Kemensos sebagai ujung tombak pencapaian target pembangunan nasional dan pembangunan daerah.  

 Kementerian Sosial menyelenggarakan program penanggulangan kemiskinan –dulu dikenal dengan: pengentasan kemiskinan- melalui program Kelompok Usaha Bersama atau KUBE. Program KUBE merupakan pengejawantahan Instruksi Presiden tentang Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan atau Gerdu Taskin. 

Pola pemberdayaan KUBE yang diterapkan oleh Kementerian Sosial selama ini sangat seragam, kurang menekankan pada unsur-unsur lokal setempat. Jumlah kelompok sebanyak 10 Kepala Keluarga. Bantuan yang diberikan tidak dalam bentuk uang tetapi berupa paket usaha yang disediakan oleh pihak ketiga, seperti peralatan bengkel, ternak sapi, peralatan-peralatan pertanian, dan lain-lain. Pemberian bantuan ini diawali dengan pembekalan pengembangan keterampilan usaha seadanya. Jenis paket usaha yang dikembangkan dianjurkan untuk memilih jenis usaha sesuai dengan ketersediaan sumber-sumber di daerah masing-masing, namun pelaksanaannya lebih mengacu pada kondisi pengadministrasian yang harus dipertanggung jawabkan.

 Jenis Bantuan KUBE

Setiap kelompok mendapat 1 paket bantuan usaha, untuk KUBE yang berprestasi dapat diberikan bantuan pengembangan usaha tahap berikutnya. Bantuan yang sudah diterima harus digulirkan pada kelompok fakir miskin lainnya yang ada di sekitarnya. Ada 10 indikator keberhasilan yang digunakan selama ini (Kemensos, 1994), yaitu:

1. Perkembangan usaha ekonomis produktif keluarga
2. Perkembangan usaha ekonomis produktif kelompok
3. Kondisi kesejahteraan social Keluarga Binaan Sosial (KBS) secara keseluruhan
4. Sumbangan Sosial Wajib (SSW) / luran Kesejahteraan Sosial (IKS) dan pengembangan gotong royong
5. Perkembangan koperasi kelompok
6. Pelaksanaan jaminan kesejahteraan sosial melalui embrio organisasi sosial
7. Perkembangan tabungan dan tabanas
8. Ikut sertanya KBS dalam program keluarga berencana, Posyandu dan wajib belajar
9. Ada tidaknya partisipasi dalam kegiatan Karang Taruna

10.  Dampak proyek bantuan kesejahteraan sosial dalam masyarakat

 Pendekatan KUBE

KUBE dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial para kelompok miskin, yang meliputi: terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari, meningkatnya pendapatan keluarga, meningkatnya pendidikan, dan meningkatnya derajat kesehatan. Selain itu, pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan dinamika kehidupan kelompok sosial, seperti: pengembangan hubungan yang semakin harmonis, pengembangan kreativitas, munculnya semangat kebersamaan dan kesetiakawanan sosial, munculnya sikap kemandirian, munculnya kemauan, dan lain-lain, sehingga menjadi sumber daya manusia yang utuh dan mempunyai tanggung jawab sosial ekonomi terhadap diri, keluarga dan masyarakat serta ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Melalui pendekatan KUBE ini diharapkan juga kelompok sasaran mampu menggali dan memanfaatkan sumber daya alam, sosial, ekonomi, sumber daya manusia dan sumber lingkungan serta sumber-sumber lainnya yang ada di sekitarnya untuk kepentingan pengembangan potensi yang dimiliki, seperti: pemanfaatan lahan untuk pertanian, pemanfaatan air untuk pengembangan usaha ternak ikan, pemanfaatan tenaga yang mengganggur untuk menjadi tenaga kerja di KUBE yang dikelola, dan lain-lain. Diharapkan dengan pola seperti ini, mereka akan mudah mengintegrasikan sumber-sumber tersebut ke dalam kepentingan-kepentingan kelompok.  Kelompok mempunyai wewenang untuk mengelola, mengembangkan, mengevaluasi dan menikmati hasil-hasilnya. Pemerintah hanya memfasilitasi agar KUBE dapat berhasil dengan baik. Dilihat dari komposisi ini, pendekatan KUBE merupakan pendekatan yang relevan di dalam pemberdayaan kelompok miskin tersebut.

Kendala dan Hambatan

Kenyataannya di lapangan tidaklah selalu indah karena berbagai kendala dan hambatan dihadapi. Proses pembentukan, pengelolaan dan pengembangannya sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, bagaimana bantuan yang diberikan, bagaimana pendampingan yang dilakukan, dan lain-lain. Sebagian KUBE terbentuk atas insiatif anggota, sebagian karena gagasan atau bentuk aparat desa atau pihak lain yang berkepentingan. Dalam pengelolaannya juga demikian, ada KUBE yang memang murni dikelola oleh anggota dan sebagian ada pihak yang terlibat karena ada kepentingan, dan masalah-msalah lainnya. Tetapi keberhasilan dan kegagalan KUBE tidak bisa hanya dilihat dari sisi sebelah mata, hanya menyalahkan pihak ekternal yang mungkin terlibat, yaitu karena adanya campur tangan pihak luar. Namun masalah-masalah yang bersifat internal juga perlu dikaji dan dianalisis, seperti sifat dan unsur-unsur yang ada dalam kelompok, seperti keanggotaan, struktur kelompok dan lain-lain.

 Harapan kedepan untuk menjadikan KUBE sebagai suatu pendekatan dalam proses pemberdayaan perlu dikaji kembali, sehingga benar-benar menjadi suatu pendekatan yang dapat menjadi satu alternatif penanganan atau model di dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Diamana upaya pemberdayaan masyarakat telah mendapat perhatian besar dari berbagai pihak yang tidak terbatas pada aspek pemberdayaan ekonomi sosial, tetapi juga menyangkut aspek pemberdayaan politik.

 KUBE merupakan pemberdayaan masyarakat terkait dengan pemberian akses bagi masyarakat dalam memperoleh dan memanfaatkan hak masyarakat bagi peningkatan kehidupan ekonomi, sosial dan politik. Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat amat penting untuk mengatasi ketidak mampuan masyarakat yang disebabkan oleh keterbatasan akses, kurangnya pengetahuan dan keterampilan, adanya kondisi kemiskinan yang dialami sebagaian masyarakat, dan adanya keengganan untuk membagi wewenang dan sumber daya yang berada pada pemerintah kepada masyarakat. Potensi masyarakat untuk mengembangkan kelembagaan keswadayaan ternyata telah meningkat akibat kemajuan sosial ekonomi masyarakat. Pada masa depan perlu dikembangkan lebih lanjut potensi keswadayaan masyarakat, terutama keterlibatan masyarakat pada berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan ketahanan sosial, dan kepedulian mayarakat luas dalam memecahkan masalah kemasyarakatan

Read More

LOWONGAN KERJA  DI LAMONGAN INTREGETED SHORBASE

channel 79. Lamongan Integrated Shorebase (LIS) adalah proyek besar di Lamongan yang pembangunannya terus dikebut. Jawa Timur diketahui memiliki kandungan migas terbesar ke tiga di Indonesia. Tidak heran, perusahaan migas multinasional seperti Caltex, Santos, dan Exxon rela menanamkan dana miliaran rupiah untuk eksplorasi ladang migas di wilayah paling timur Pulau Jawa itu. Kehadiran perusahaan berskala raksasa tersebut dilihat sebagai peluang besar oleh PT Panca Wira Usaha Jatim dan Pemerintah Kabupaten Lamongan yang wilayahnya dikelilingi ladang migas besar.

Melalui PT Lamongan Integrated Shorebase (LIS), mereka bergabung untuk menyediakan fasilitas pelabuhan dan pergudangan yang menjadi kebutuhan vital perusahaan migas untuk mendukung aktivitasnya di lapangan. Dalam proyek pengerjaan, mereka menggandeng operator sekaligus investor asal Singapura, PT Eastern Logistic. Proyek yang investasi keseluruhannya diperkirakan menghabiskan dana sekitar USD 50 juta itu menempati lahan seluas 100 hektare

Lahan proyek itu dulunya adalah kawasan perbukitan kapur yang tandus di desa kemantren kecamatan paciran. Hampir tak ada orang yang berpikir untuk memanfaatkan bukit tersebut. Kini lahan mati itu dirombak menjadi megaproyek yang sangat berpotensi menentukan masa depan Jatim. dulu masih banyak orang menganggap mustahil bisa membangun pelabuhan di perbukitan kapur seperti ini. Kini kita bisa buktikan bahwa anggapan itu tidak benar. Pembangunan megaproyekLamongan Integrated Shorebase tidak bisa lepas dari keberanian investor Singapura PT Eastern Logistic. Saat iklim investasi sedang lesu-lesunya, mereka berani menginvestasikan dana yang tidak sedikit di Jatim. President Commisioner PT Eastern Logistic, David Lim juga menegaskan tentang keyakinannya mengenai keberhasilan megaproyek tersebut. posisi Lamongan yang strategis dan dikelilingi daerah yang berpotensi migas.

Read More

Warga Tanah Merah diakuai jadi warga DKI

Channel 79 - Warga Tanah Merah Atas, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara resmi mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang selama bertahun-tahun mereka perjuangkan. Peresmian tersebut dirayakan dengan pengukuhan 32 pengurus RT di wilayah 08,09, dan 010.

Acara pengukuhan itu dipimpin langsung oleh Lurah Rawa Badak Selatan, Yoddi Sentosa, Minggu 13 Januari 2013.

Menurut Lurah Rawa Badak, Yoddi Santosa, pembentukan RT dan RW ini merupakan salah satu tahapan awal untuk memperoleh KTP tersebut. Setelah kepengurusan RT dan RW terbentuk, warga akan didata untuk penerbitan KTP.

"Lalu setelah ada KTP reguler, tahapan berikutnya warga akan mendapatkan E-KTP," kata Lurah Rawa Badak Selatan, Yoddi Sentosa usai mengukuhkan para pengurus RT dan RW di Tanah Merah.

Yoddi menuturkan, terbentuknya RT dan RW ini merupakan kemenangan dari perjuangan warga Tanah Merah Atas, selama sekitar 20 tahun. Masalah tanah yang ditempati warga yang masih milik PT Pertamina, permasalahannya dilimpahkan kepada pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

"Sosialisasi sudah dibahas, kalau masalah lahan urusan pemerintah provinsi DKI Jakarta. Masalah lahan warga tidak akan menuntut. Untuk tanah tetap menjadi pertimbangan antara Pak Gubernur dan Pertamina. Warga hanya membutuhkan pengakuan sebagai warga DKI dengan mempunyai KTP," ucap Yoddi.

Selain itu, Ketua Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu (FKTMB) Mohamad Huda menegaskan, perjuangan warga Tanah Merah tidak sia-sia setelah pengukuhan 32 pengurus RT, hari ini.

Menurut Huda, ada 20 titik kampung yang masih belum memiliki KTP. "Seperti Kampung Sawah Kampung Beting. Warga sudah berdomisili puluhan tahun tapi tidak diakui apa yang menjadi hak mereka seperti kesejahteraan." (Jie)

Read More

Lamongan - Warga di Kecamatan Laren, Lamongan, Minggu (6/1/2013) dini hari mulai mengungsi debit air bengawan solo yang melintas di sepanjang kabupaten lamongan, kini mulai memasuki siaga tiga atau siaga merah, yaitu air begitu naik dan masuk kepemukiman warga yang berada di bantaran  bengawan solo.

Banjir yang melanda warga yang berada dikabupaten lamongan ini  sejak dua hari terakhir, bahkan sudah 450 rumah di kecamatan laren lamongan terendam banjir bengawan solo.

“Disebutkan dia beberapa wilayah yang mulai tergenangi air yang terparah di antaranya, di dusun kalimondo desa plangwot dan desa pesangrahan  kecamatan laren, sekitar 150 rumah warga yang berdekatan dengan bantaran bengawan solo terendam banjir.” Ucap Sururi korban banjir

Menurut Titin salah satu kurban banjr “Sebagian warga telah mengungsi ke sanak saudara terdekat, bahkan beberapa warga memilih mengungsi ke atas tanggul dengan mendirikan gubuk. selain membawa barang berharga, korban banjir juga mengavakuasi hewan ternak miliknya, untuk menghindari hanyut terbawa banjir. sementara warga yang enggan mengungsi, bertahan dirumah lantaran kondisi tanah rumah tinggi”.

Kini belum ada tanda tanda air banjir surut, pasalnya intensitas curah hujan di daerah bojonegoro dan sekitarnya masih tinggi.

 Warga berharap pemerintah segera mendirikan posko pengungsian serta memberikan bantuan sembako. Pasalnya, sejak banjir melanda warga setempat kehilangan mata pencaharian yang rata rata sebagai petani

Read More

kegiatan Desember

Kegiatan kerja pendamping

UPPKH Kec. Paciran

DESEMBER 2012

No	Desa	Kegiatan	Ket.
1	Paciran	a.     Pencairan PKH Tahap 4 desa paciran. b.    Kordinasi Surat Keterangan sekolah ke fasilitas pendidikan.	Terlaksana
2	Tunggul	a.     Pencairan PKH desa Tunggul dan Pemutakiran data b.    Kordinasi pelayan kesehatan/bidan c.     Monitoring Surat Keterangan sekolah	Terlaksana
3	Sidokelar	a.       Pemutakiran data dan pengambilan Surat Keterangan sekolah ke Fasdik b.      Pendampingan pencairan peserta PKH Desa Sidokelar. c.       Pengambilan kartu keluarga	Terlaksana
4	Tlogosadang	a.     Pencairan pkh tahap 4 fasdik dan fasilitas kesehatan. b.    Mendampingi pencairan peserta PKH Ds Tlogosadang. c.     Pengumpulan Surat Keterangan sekolah	Terlaksana
5	Warulor	a.     Sosialisasi pencairan III kesehatan dan pendikan di desa warulor. b.    Kordinasi verifikasi warulor dan kunjungan ke pelayan fasilitas pendidikan c.     Pengambilan surat keterangan sekolah	Terlaksana

Read More