Dalam
pemutakhiran data pemilih itu, pihak Pemda juga akan memberikan
dukungan kepada KPU dengan melibatkan perangkat-perangkat kelurahan,
kepala desa, RT dan RW agar warga terdaftar pada pemilihan presiden.
Demikian kata Mendagri Menteri Dalam Negeri Mardiyanto saat raker dengan
Komisi II di Gedung DPR, Senin (4/5) di Jakarta.
Mendagri
menjelaskan berbagai bantuan pemda dan KPU kabupaten/kota bagi
penyempurnaan penyelenggaraan pilpres itu diantaranya adalah berupa
dukungan sosialisasi kepada masyarakat luas melalui poster, pamplet,
baliho dan stiker, mengenai kegiatan pemutakhiran DPS dan penetapan DPT
Pilpres 2009.
“Ini
semua adalah cara agar DPT pilpres menjadi lebih baik lagi. Diperlukan
peran aktif dari semua pihak untuk bisa mengajak masyarakat melakukan
kewajibannya,” kata dia.
Menurut
Mardiyanto, upaya itu relatif berhasil karena masyarakat masih
mempunyai pemikiran bahwa pemilihan itu selalu dilaksanakan melalui
pantarlih (panitia pendaftaran pemilih) dan mereka selalu didatangi
petugas. Padahal undang-undang yang ada sebetulnya mengharapkan adanya
partisipasi masyarakat yang lebih banyak.
Namun,
Ia mengakui adanya sejumlah kelemahan utama dalam pendataan dan
penetapan penduduk sebagai pemilih tetap. Selain itu juga, lanjut dia,
ada faktor kurangnya sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan
pendaftaran dan pengecekan terhadap data DPS ini.
“Ini
terjadi juga karena kurangnya koordinasi di tingkat lapangan antara
petugas pemutakhiran DP4 menjadi DPS dengan dinas kependudukan dan
pencatatan sipil,” Papar Mardiyanto.
